Wednesday, March 08, 2006

MD Kartaprawira: MENEROBOS CELAH-CELAH TEMBOK PENGHALANG REHABILITASI

MENEROBOS CELAH-CELAH TEMBOK PENGHALANG REHABILITASI
(Re: Tom Iljas “Tuntutan kita adalah REHABILITASI”, Nasional List, 03.03.2006)

Oleh MD Kartaprawira


Terima kasih saya ucapkan kepada Bung Tom Ilyas atas tanggapan terhadap artikel saya yang lalu (Lih. Lampiran di bawah).

Terlebih dahulu saya ingin mengingatkan, bahwa di dalam kiprah perjuangan mengenal strategi dan taktik (stratak). Bagi para korban pelanggaran HAM 1965/66 (baik di dalam negeri maupun di luar negeri) tuntutan untuk mendapatkan rehabilitasi adalah dalam kerangka strategis. Maka saya sependapat dengan Bung Tom Iljas, bahwa tuntutan kita adalah REHABILITASI. Tapi dalam proses perjuangan kita mengenal bermacam-macam aksi dengan modus taktis. Artikel saya yang lalu menanggapi artikel berjudul “Indonesia Siap Lakukan Revolusi UU Kewarganegaraan (www.gatra.com/artikel.php?id=92685) adalah salah satu wacana yang mencerminkan bentuk usaha taktis berkaitan masalah konkrit terkini, yaitu tentang UU Kewarganegaraan-baru yang akan menggantikan UU Kewarganegraan-lama Th.1958.

Menurut pendapat saya, dalam melaksanakan stratak tersebut para korban jangan sampai terkesan hanya menuntut dan menunggu turunnya REHABILITASI (Keputusan Politik Rahabilitasi). Perjuangan demi kepentingan para korban harus berjalan terus sebelum turunnya Rehabilitasi. Bahkan kalau sudah ada Rehabilitasi (mungkin ini ilusi) pun kepentingan korban harus tetap diperjuangkan, kalau masih ada hal-hal yang merugikan korban (misalnya masih adanya perlakuan yang diskriminatif dll).

Bagus sekali Bung Tom Iljas memberi pembandingan perlakuan penguasa negara atas orang-orang GAM dengan “orang-orang terhalang pulang” (korban pelanggaran HAM 1965/66 di luar negeri). Meskipun GAM jelas-jemelas adalah pemberontak, tapi toh diberi amnesti (melalui keputusan politik) berikut semua akibat yuridisnya, mendapatkan kompensasi, lahan untuk kehidupannya dll. Sedangkan para korban pelanggaran HAM 1965/66 sama sekali tidak mendapat perhatian. Jadi saya menyadari sekali lagi, bahwa soal Rehabilitasi (melalui keputusan politik) bagi mereka dihadapkan pada tembok tebal dan tinggi yang tidak dapat diterobos begitu saja. Hal itu membuktikan bahwa peta politik sejak dari pemerintahan orba/Suharto yang sampai saat ini tidak berobah dan tetap berseteru kepada korban pelanggaran HAM 1965/66 (termasuk yang di luar luar negeri). Meskipun demikian mereka perlu berusaha mencari celah-celah yang bisa diterobos demi kepentingan para korban sendiri.
Pada tahun 2003 pada suatu pertemuan di Amsterdam wacana tersebut di atas sudah saya katakan kepada Bp.Sumarno, pemimpin delegasi ke Konferensi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.

Maka dari itu para korban dan pembelanya dituntut untuk kreatif mencari celah-celah tembok yang bisa diterobos di segala bidang (eksekutif, legislatif,yudikatif dan lain-lainnya). Sangat tepat aksi para korban di tanah air yang telah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai UU Pemilu yang diskriminatif terhadap para korban/ mantan tapol berkaitan hak pilih, setelah usaha PDI Perjuangan di Parlemen kalah dalam voting. Ternyata aksi tersebut tidak sia-sia, sehingga pasal yang diskriminatf dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Tidak dapat disangkal aksi tersebut menguntungkan para korban. Bravo!!!

Begitu juga dalam masalah konkrit mengenai RUU Kewarganegaraan, saya melihat celah-celah – meskipun begitu kecil -- yang mungkin dapat diterobos, yaitu dengan menyodorkan suatu wacana/usulan untuk menyisipkan pasal-pasal tentang Naturalisasi yang memungkinkan "orang-orang terhalang pulang bisa mendapatkan kewarganegaraannya kembali secara mudah". Jadi dalam hal ini khusus, konkrit dan langsung berkaitan dengan kepentingan korban pelanggaran HAM 1965/66 di luar negeri. Sebab baik UU Kewarganegaraan Tahun 1958 yang masih berlaku sampai sekarang dan RUU Kewarganegaraan yang sedang diperdebatkan di DPR sekarang, sangat sukar atau sama sekali tidak memberi harapan untuk memperoleh kembali kewarganegaraanya yang dicabut dengan tidak syah oleh rejim Suharto. Kalau ada mukjijat, sehingga DPR mencantumkan pasal-pasal kemudahan seperti yang saya utarakan, saya kira hal itu sudah suatu keberhasilan, yang bisa diterima tanpa menunggu adanya Rehabilitasi lebih dahulu. Saya sangat prihatin kepada kawan-kawan yang kini sudah berada di Indonesia yang mengalami banyak kesukaran dalam usahanya hanya untuk mendapatkan perpanjangan ijin tinggal sementara saja. Bukan untuk mendapatkan kewarganegaraan kembali.

Kalau para korban yang berdomisili di tanah air bisa menerobos celah-celah di bidang yudicatif, sehingga pasal diskriminatif dalam UU Pemilu bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, bisa menerobos celah-celah bidang legislatif sehingga bisa menjadi anggota Parlemen (pusat atau daerah), mengapa harus menunggu keputusan politik Rehabilitasi? Kalau bisa menerobos bidang eksekutif sehingga terpilih menjadi walikota dll, mengapa harus menunggu dulu keputusan politik rehabilitasi?
Kalau ada celah-celah yang mungkin bisa diterobos, yang bisa menguntungkan para korban di luar negeri, misalnya dengan wacana pencantuman pasal-pasal naturalisasi dalam UU Kewarganegaraan-baru, mengapa hal tersebut dianggap seakan-akan bertentangan dengan tuntutan Rehabilitasi? Bukankah pemulihan hak kewarganegaraan adalah salah satu unsur dari isi rehabilitasi, di samping hak-hak politik dan sipil lainnya?
Kata pendeknya (inti sarinya) sederhana saja kok: tuntutan Rehabilitasi tetap terus diperjuangkan sampai berhasil. Tapi sementara tuntutan tersebut belum berhasil, para korban perlu mencari celah-celah terobosan yang bisa menguntungkan kepentingannya.

Kalau saya bisa menyimpulkannya, itulah stratak (strategi dan taktik) perjuangan untuk mendapatkan kembali hak-hak politik dan sipil yang telah dirampas oleh rejim orde baru, sesuai realitas peta politik yang sejak lengsernya Suharto belum/tidak berubah. Tuntutan rehabilitasi adalah dalam kerangka strategis, jadi terus akan diperjuangkan. Sedang menerobos celah-celah adalah dalam kerangka taktis, yang sifatnya lebih dinamis dan lincah. Memang untuk melaksanakan stratak tersebut diperlukan kreasi seni perjuangan yang “indah”.

Di samping itu, untuk lebih jelasnya perlu saya kemukakan mengapa saya memandang penting menerobos celah-celah yang ada. Sebab saya melihat masalah Rehabilitasi bagi para korban oleh pengusa negara telah disalurkan melalui UU KKR. Padahal UU KKR tersebut menurut pandangan saya disangsikan akan memberikan keadilan yang dituntut oleh para korban. Di dalam UU KKR kita sudah melihat pasal-pasal yang cacat keadilan. Saya bahkan berpendapat bahwa UU KKR adalah rekayasa penguasa negara dalam menjajakan “kepedulian HAM” ke masyarakat internasional,dan bersamaan itu mengelabui dan mengecoh korban, khususnya korban pelanggran HAM 1965/66 (Lih. MD Kartaprawira “Gelapnya jalan menuju ke kebenaran dan keadilan”, Milis Nasional List, 03 Oktober 2005 http://groups.yahoo.com/group/nasional-list) .

Memang benar apa yang Bung Tom Iljas tekankan: “Tuntutan kita adalah rehabilitasi, bukan naturalisasi”. Didalam artikel saya yang lalu tidak mungkin bisa ditafsirkan bahwa Naturalisasi adalah pengganti tuntutan rehabilitasi. Apalagi hanya menyisipkan pasal-pasal yang menguntungkan korban.
Secara analogi bisa juga orang mengatakan: “Tuntutan kita adalah rehabilitasi, bukan judicial review di Mahkamah Konstitusi”.
Baik wacana penyisipan pasal-pasal naturalisasi yang menguntungkan korban, maupun tuntutan judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal diskrimnatif terhadap para korban berkaitan hak pilih, tidak bisa dipertentangkan satu sama lain dengan tuntutan rehabilitasi.
Di masa mendatang diharapkan timbulnya lagi bermacam-macam aksi taktis (misalnya class actions) yang memperjuangkan kepentingan korban pelanggaran HAM, tanpa mempertentangkan dengan aksi strategis -- tuntutan rehabilitasi.

Demikian pikiran saya yang berkaitan dengan perjuangan para korban pelanggaran HAM 1965/66 (baik di dalam negeri, maupun di luar negeri -- "orang-orang yang terhalang pulang”) sebagai suatu sumbangan masukan yang mungkin bermanfaat bagi yang bersangkutan.

Nederland, 06 Maret 2006


Lampiran:

Tuntutan kita adalah REHABILITASI

Sehubungan dengan pembahasan RUU Kewarganegaraan RI di DPR, sebagai pengganti UU No. 62 Tahun 1958, Himpunan Daya Sinergi Indonesia (HIDASINDO) dalam masukan terbatas yang disampaikan kepada Pansus RUU Kewarganegaraan DPR RI antara lain menulis:

”Dalam pada itu fakta nyata dalam kehidupan menunjukkan, di satu sisi ada sejumlah warga negara Indonesia yang demi keselamatan/keamanan, kelancaran dan kelangsungan apa yang dikerjakannya, seperti yang dilakukan sebagian saudara-saudara kita yang tergabung dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atas maunya sendiri memilih menjadi warga negara asing yang oleh sebab itu yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya.

Sementara itu di sisi yang lain kita pun melihat kenyataan adanya sejumlah orang lelaki maupun perempuan Indonesia yang sepanjang masa pemerintahan Orde Baru, oleh sebab merasa terancam keselamatannya terpaksa menerima kewarganegaraan negara di mana mereka menyelamatkan dirinya. Mereka adalah orang-orang yang dikategorikan berkaitan dengan G 30 S.

Kiranya menjadi tugas dan kewajiban PANSUS RUU KEWARGANEGARAN yang tengah giat bekerja sekarang ini untuk merumuskan pasal baru yang BERPERIKEMANUSIAAN dan BERKEADILAN bagi kedua kelompok manusia yang sama-sama ingin memperoleh kembali status kewarganegaraan Indonesia mereka yang hilang.” (kursif dari saya)

Bung MD.Kartaprawira, anggota Indonesia Legal Reform Working Group, Nederland dalam tulisannya berjudul ”Indonesia Siap Lakukan Revolusi UU Kewarganegaraan: Tanggapan” antara lain juga mengusulkan:

”Penulis memandang perlu adanya pasal-pasal mengenai naturalisasi bagi orang-orang Indonesia (bangsa Indonesia), yang pada tahun 1965/66 karena pandangan politik yang berbeda dengan penguasa berakibat dicabut paspornya” (kursif dari saya).

Jauh sebelum RUU tsb dibahas di DPR sementara pakar hukum di Indonesia juga telah mengusulkan agar masalah ”orang-orang terhalang pulang” diselesaikan dengan menyelipkannya dalam pembaruan RUU Kewarganegaraan Indonesia, dengan penegasan prinsip non-apatride dalam batang tubuh UU Kewarganegaraan.

Pendapat saya:

Tindakan Pemerintah (Orde Baru) mencabut paspor sekelompok warganegara RI yang sedang bertugas diluarnegeri ketika terjadinya Peristiwa 30 Sept 65 tanpa pengadilan manapun, yang menyebabkan mereka kehilangan kewarganegaraannya, adalah suatu tindakan sewenang-wenang, tindakan melanggar hukum. Tindakan yang terang salah itu harus dikoreksi dengan suatu keputusan Pemerintah pula, yaitu dengan mengembalikan kewarganegaraan mereka melalui rehabilitasi. (Permintaan maaf dari Pemerintah mungkin tak diperlukan, karena Pemerintah Indonesia tidak mempunyai tradisi minta maaf).

Tidak saya ragukan, masukan dan usul-usul dari HIDASINDO dan Bung Kartaprawira seperti saya kutip diatas adalah dengan maksud-maksud baik untuk menyelesaikan masalah ”orang-orang terhalang pulang”. Tetapi menurut hemat saya penyelesaiannya bukan dengan menyelipkannya dalam RUU Kewarganegaraan, tetapi dengan Keputusan Pemerintah khusus mengenai masalah ini,
Masalah ”orang-orang terhalang pulang” bukanlah masalah keimigrasian tetapi adalah masalah politik. Pencabutan paspor mereka oleh Pemerintah Orde Baru bukanlah karena alasan-alasan keimigrasian tetapi adalah karena alasan-alasan politik. Karena itu penyelesaiannya tak seharusnya diselip-selipkan dalam pasal-pasal dan prosedur-prosedur yang mengatur naturalisasi, tetapi harus dengan keputusan (politik) dari Pemerintah pula.
Kewarganegaraan mereka dicabut dengan sewenang-wenang oleh Penguasa baru di Indonesia pasca G30S. Meskipun demikian tidak berarti mereka lalu menjadi orang asing. Seperti dipaparkan oleh Bung Kartaprawira dalam tulisannya tersebut diatas, ”…mereka tetap cinta tanah air, mereka setiap tanggal 17 Agustus merayakannya dengan penuh hikmat dan kebanggaan, juga pada Hari Sumpah Pemuda dan lain-lainnya. Bahkan pada tahun 2001 di Negeri Belanda mereka mengadakan Peringatan 100 Tahun Bung Karno secara besar-besaran selama dua hari, yang dikunjungi dan didukung oleh Bapak Abdul Irsan, Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda. Itu semua menunjukkan betapa kentalnya rasa kebangsaan mereka, meskipun mereka memegang paspor asing yang sesungguhnya dirasakan sangat berat. Karena tanpa paspor tersebut, mereka tidak mungkin bisa menengok sanak keluarganya di tanah air.” Artinya, meskipun terpaksa memegang paspor negeri asing, yang dengan demikian secara lahiriah mereka adalah WNA, tetapi mereka tidak pernah merasa diri sebagai orang asing. Secara hakekat mereka tetap warga negara Indonesia. Keadaan ini dimungkinkan pula oleh kenyataan, bahwa pemilikan kewarganegaraan dibanyak negeri maju Eropa Barat tidak dikaitkan dengan loyalitas warga bersangkutan. Seorang warganegara Swedia umpamanya, bisa saja memberikan loyalitasnya kepada negeri lain. Loyalitas dinegeri ini bukanlah prasyarat untuk menjadi warganegara. Karena itu pula dibanyak negeri maju Eropa Barat diperbolehkan dubel bahkan multi kewarganegaraan. Dan karena itu pula untuk menjadi warganegara negeri-negeri ini tidak perlu diambil sumpah.

Mengenai anggota-anggota GAM diluarnegeri yang juga disinggung oleh HIDASINDO dalam masukannya sudah mendapat penyelesaian melalui MoU Helsingki. Mereka mendapatkan kembali kewarganegaraan RI melalui Amnesti. Sudah ada beberapa orang bekas anggota GAM di Swedia yang mendapatkan kembali kewarganegaraan RI dan telah dilaksanakan ceremoni penyumpahan di KBRI Stockholm. Anggota-anggota GAM yang terang-terang memberontak untuk melepaskan diri dari RI kini bisa mendapatkan kembali kewarganegaraannya melalui suatu keputusan (politik) Pemerintah dengan memberikan Amnesti, tanpa melalui prosedur naturalisasi.

Dibandingkan dengan anggota-anggota GAM, ”orang-orang terhalang pulang” adalah orang-orang yang kesetiaannya kepada Republik Indonesia tidak diragukan. Sebagian besar dari mereka adalah mantan mahid kiriman Pemerintah Bung Karno. Sebelum mendapat tugas belajar keluarnegeri, mereka adalah pemuda-pemudi yang dibesarkan dalam alam revolusioner perjuangan fisik dan perjuangan politik untuk mempertahankan eksistensi Republik yang relatif masih muda itu. Sebagian besar dari mereka adalah pemuda-pemudi yang ikut melawan rongrongan PRRI/Permesta, DI/TII, ikut serta dalam kempanye perjuangan pengembalian Irian Barat kepangkuan Ibu Pertiwi, dsb. Mereka adalah anak-anak bangsa yang terpilih ketika itu untuk melakukan tugas belajar keluarnegeri. Kesetiaan mereka kepada Republkik Indonesia tidak bisa diragukan. Penolakan mereka terhadap kekuasaan komprador Orde Baru Soeharto, dengan segala konsekwensinya, adalah bukti nyata pula atas kesetiaan itu.
Kecuali mantan mahid, dalam kelompok ”orang-orang terhalang pulang” itu terdapat pula orang-orang yang ketika pecah Peristiwa 30 Sept 65 sedang menjalankan tugas negara diluarnegeri atau sedang mengemban tugas dari organisasi-organisasi progresif Indonesia. Kebanyakan mereka adalah bekas-bekas pejuang. Mereka tidak hanya ikut mempertahankan eksistensinya bahkani ikut serta mendirikan Republik ini. Kesetiaan mereka kepada Republik Indonesia ditunjukkan dengan mempertaruhkan batang leher.
Apabila prosedur pengembalian kewarganegaraan mereka ini dilakukan melalui penyelipan pasal-pasal dalam RUU Kewarganegaraan (meskipun dipermudah seperti apapun), yang tentunya termasuk dalam bagian yang mengatur naturalisasi (keimigrasian), yang tentunya pula melalui prosedur mengajukan permohonan yang kemudian dipertimbangkan oleh jawatan berwenang, yang kemudian kalau memenuhi syarat-syarat permohonan itu diterima, dan kemudian dilaksanakan dengan pengambilan sumpah dihadapan pejabat KBRI setempat, saya kira kebanyakan ”orang-orang terhalang pulang” akan merasa berat untuk menerimanya. Kebanyakan pegawai Pemerintah, tak terkecuali yang bekerja di perwakilan-perwakilan diluarnegeri, adalah generasi yang dibesarkan dalam alam subur korupsi, kolusi dan nepotisme Orde Baru Soeharto. Bagi kebanyakan mereka jabatan adalah lahan untuk memperkaya diri, terutama lahan-lahan yang banyak airnya yang terkenal dengan ”jabatan basah”. Untuk bekas-bekas anggota GAM yang jelas jemelas memberontak, pengambilan sumpah dihadapan pejabat demikian untuk mendapatkan kembali kewarganegaraannya, masih bisa diterima. Tetapi bagi ”orang-orang terhalang pulang”, dengan kwalifikasinya yang tersebut diatas, pengambilan sumpah seperti itu rasanya sangat berat untuk ditelan. Rasanya tak ada lagi pelecehan yang lebih dari itu.

Benar seperti dikatakan oleh Bung Kartaprawira, ”Agaknya tuntutan Rehabilitasi merupakan barang yang terlalu mahal untuk diberikan kepada mereka para korban pelanggaran HAM, yang sesungguhnya negara berkewajiban memberikannya sesuai asas Negara Hukum dan Dasar Negara Pancasila”. Meskipun kita menghadapi kenyataan pahit demikian, tidak berarti kita harus melepaskan tuntutan rehabilitasi. Pemerintah-pemerintah pasca lengsernya Soeharto berusaha memberikan imij bahwa mereka adalah Pemerintah reformasi, demokratis, menegakkan hukum, HAM, dsb. Selama Pemerintah menolak untuk memberikan rehabilitasi, menolak memulihkan hak-hak kewarganegaraan ”orang-orang terhalang pulang” yang dirampas secara sewenang-wenang itu, selama itu pula orang-orang ini menjadi bagian dari monumen hidup yang membantah imij palsu itu. Meskipun kita tidak ilusi, kita tetap menuntut hak-hak kita dipulihkan. Tuntutan kita adalah rehabilitasi, bukan naturalisasi.

Tom Iljas
Sweden, 3 Maret 2006.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home